Kabupaten Bogor,suakaindonesia.com - Pasca bencana gempa yang terjadi di Kabupaten Bogor beberapa bulan lalu, salah satunya di wilayah desa Malasari, Kecamatan Nanggung, kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor yang dinilai lamban kini kembali mendapat sorotan.
Seperti diungkapkan salah satu aktivis dari Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor (AMPB) Ali Taufan Vinaya yang menilai BPBD tidak tanggap dalam menyelesaikan persoalan pasca terjadinya bencana diwilayah Kabupaten Bogor.
Pria yang akrab disapa ATV itu menuturkan, pada tanggal 23 Januari 2018 telah terjadi gempa bumi diwilayah Lebak Banten, dan beberapa wilayah di Kabupaten Bogor terkena dampak dari kejadian tersebut. Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Nanggung salah satu tempat yang cukup parah dari kejadian gempa tersebut.
Di kecamatan Pamijahan, lanjutnya, ada beberapa titik terkena dampak dan tidak tersentuh oleh Tim BPBD Kabupaten Bogor, salah satunya Mushala Al-Barokah yang ada di Kampung Susukan RT 003/02 Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan.
"Kejadian tersebut sudah disampiakan dan dilaporkan langsung kepada pihak BPBD, bahkan saat itu saya diantar langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor ke kantor BPBD.
Tapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari pihak BPBD," tuyur mantan Aktivis 98 itu kepada Wartawan, Selasa (10/4/18).
Menurutnya, akibat gempa tersebut membuat bangunan Mushala menjadi retak dan sangat membahayakan karena, Mushala tersebut setiap harinya digunakan untuk pengajian oleh anak-anak, dan Setiap hari minggu di jadikan tempat pengajian oleh Ibu-ibu.
Senada dengan ATV, Sekjend Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor, Iman Sukarya juga menyayangkan sikap BPBD yang sangat lamban dalam menangani masalah bencana yang terjadi Di Kabupaten Bogor.
"Seharus nya, BPBD Bisa belajar Dan mengevaluasi dari setiap bencana yang terjadi. Benar bahwa kabupaten Bogor itu sangat luas, yakni 40 Kecamatan, 417 Desa dan 17 Kelurahan dengan luas sekitar 2664 KM. Tapi jangan lantas hal itu di jadikan sebagai alasan dan pembenaran," ujar Iman Sukarya.
Lanjut, aktivis yang juga berencana maju di Pileg 2019 itu mengatakan, bahwa ketidak hadiran tim BPBD saat penyerahan kawat bronjong yang di lakukan oleh Kementrian PUPR melalui Balai besar wilayah sungai ciliwung cisadane didorong oleh jajaran Koramil Cisarua kepada Kepala desa Batu Layang, Senin (9/4/18) malam menjadi salah satu bukti Bahwa BPBD tidak mampu dan kurang sigap dalam menangani masalah bencana.
"Saya dan beberapa kawan kawan dari Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor (AMPB) sudah melakukan konsolidasi dan akan menyikapi persoalan ini. Rencananya minggu depan kita akan melakukan aksi dan beraudiensi dengan anggota DPRD untuk meminta orang-orang BPBD diganti oleh orang-orang yang sangat kapabel dan mampu menjawab semua tantangan dan bersinergi dengan Instansi yang lain, seperti TNI dan POLRI untuk menyelesaikan dan menjawab persoalan baik sebelum atau sesudah bencana terjadi," tukasnya.
Red / Bule
